Udin Komarudin
LAMPUNG - Isu mengenai Pemerintah Provinsi Lampung yang terlilit hutang ratusan miliar kembali mencuat setelah laporan terbaru menunjukkan keresahan di kalangan kontraktor akibat keterlambatan pembayaran proyek. Berita yang dipublikasikan oleh Kupastuntas.co pada 13 Januari 2025 mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung memiliki utang yang besar, sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memilih untuk bungkam. Rabu [15/01/25]
Dalam laporan lainnya, proyek infrastruktur hunian hijau di Mesuji juga turut dipertanyakan. Sebagaimana dikutip dari Mesuji.wartaburuh.com, pengawas proyek mengakui bahwa pihaknya sedang dikejar tagihan material yang belum terbayarkan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa permasalahan keuangan yang tengah dialami Pemprov Lampung berdampak langsung pada kelangsungan proyek infrastruktur di daerah.
Beberapa kontraktor yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran ini menghambat progres pembangunan dan menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja serta pemasok material. Mereka mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kejelasan mengenai penyelesaian kewajiban keuangan tersebut.
Hingga saat ini, pihak BPKAD dan Pemprov Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Ketidakjelasan sikap pemerintah menimbulkan spekulasi lebih lanjut mengenai sejauh mana dampak krisis keuangan yang dialami dan bagaimana solusi yang akan diambil untuk menyelesaikannya.
Dengan berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan, penting bagi Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan kewajibannya agar kepercayaan dari kontraktor dan masyarakat tetap terjaga. Publik pun menantikan klarifikasi resmi dari pihak berwenang guna memastikan kelangsungan pembangunan di daerah tersebut. [TIM Lampung]
.
ANJAR WAHYU... 
